KamiBijak.com, Berita – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperluas serta memperkuat akses lapangan kerja yang adil dan ramah bagi kelompok penyandang disabilitas. Langkah nyata ini diwujudkan dengan menetapkan target besar untuk menyerap sedikitnya 100 ribu tenaga kerja penyandang disabilitas agar memiliki kemandirian ekonomi serta mampu bersaing secara profesional di berbagai sektor industri nasional.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, dalam sambutannya pada kegiatan Kick Start Nasional Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan secara daring di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Selasa (18/8/2026).
Target saya minimal 100 ribu orang disabilitas bisa tersenyum ketika mereka hadir di tempat kerja,
kata Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan hak bekerja yang layak.
Demi mewujudkan target penyerapan ratusan ribu pekerja tersebut, Kemnaker saat ini sedang membangun fasilitas pusat pelatihan kompetensi khusus yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Lewat fasilitas ini, menaker yassierli tenaga kerja disabilitas menekankan pentingnya penyusunan modul pelatihan yang disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan dan standar dunia industri modern saat ini.
Melalui keberadaan pelatihan kerja disabilitas bekasi tersebut, para peserta akan dibekali berbagai keahlian praktis yang relevan dengan pasar kerja. Yassierli menekankan bahwa kehadiran pekerja disabilitas di dunia kerja harus didasari oleh kompetensi teknis yang kuat, bukan sekadar atas dasar belas kasihan.
Kita ingin mereka hadir di industri bekerja bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka memiliki kompetensi,
ujar Yassierli.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat menyampaikan arahan terkait penguatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja disabilitas. (Foto: Kompas.com)
Baca juga:
Upaya pencapaian kemnaker kuota kerja disabilitas ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga BPJS Ketenagakerjaan, sektor perbankan, hingga pihak swasta. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sangat penting untuk memperluas ketersediaan peluang kerja serta mendorong kemandirian finansial masyarakat luas.
Dalam kesempatan yang sama, Menaker memberikan apresiasi terhadap program pemberdayaan ekonomi disabilitas yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini membantu penerima manfaat serta ahli waris untuk mengolah uang santunan menjadi modal usaha yang produktif. Kemnaker turut memperkuat langkah ini melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang menyediakan fasilitas pembinaan dan pendampingan bisnis secara intensif bagi para pelaku usaha pemula.
BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya sampai memberikan uang atau santunan, tetapi juga mengawal bagaimana uang atau santunan itu bisa bermanfaat,
ungkap Yassierli mengenai pentingnya pendampingan usaha secara berkelanjutan.
Selain dorongan di bidang kewirausahaan, pemerintah juga memperluas jangkauan kemnaker program pemagangan 2026 dengan target mencapai 150 ribu peserta di tingkat nasional. Program magang ini ditujukan bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mengasah pengalaman langsung di dunia kerja sebelum memasuki pasar kerja formal. Yassierli menutup arahannya dengan menegaskan visi utama pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat.
Semangat kita adalah mengedepankan kepentingan bangsa. Kebahagiaan kita adalah ketika bisa mengantarkan orang ke tempat yang lebih baik,
pungkas Yassierli.
(Fania/Magang)
Sumber: Kompas.com
