KamiBijak.com, Berita – Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD PBB) secara resmi mempublikasikan temuan serta rekomendasi evaluasi terhadap lima negara anggota, yakni Cile, Lituania, Qatar, Slovakia, dan Sri Lanka. Laporan resmi yang dirilis di Jenewa ini menyoroti berbagai isu krusial terkait penerapan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, mulai dari penghapusan sistem panti berkapasitas besar, pemenuhan hak keputusan hukum secara mandiri, hingga jaminan keselamatan nyawa bagi Teman Disabilitas.
Pangkas Penghematan Anggaran dan Dorong Kemandirian di Cile serta Lituania
Dalam catatannya untuk Cile, PBB menaruh perhatian serius pada pemotongan anggaran nasional sebesar 3 persen yang berdampak langsung pada pengurangan program serta fasilitas dasar bagi Teman Disabilitas. PBB mendesak pemerintah Cile untuk membatalkan kebijakan efisiensi anggaran tersebut dan menghapus sistem wali hukum paksa yang merenggut hak pengambilan keputusan secara mandiri bagi para Teman Disabilitas.
Sementara itu di Lituania, Komite PBB menilai proses pemindahan warga dari lembaga pengasuhan terisolasi menuju kehidupan bermasyarakat (deinstitusionalisasi) masih berjalan sangat lambat. Sekitar 5.500 hingga 6.000 Teman Disabilitas di Lituania tercatat masih tinggal di panti-panti berkapasitas besar. PBB mendorong Lituania untuk segera menghapus pembatasan kapasitas hukum penuh dan menyiapkan strategi nasional agar Teman Disabilitas bisa hidup mandiri di tengah masyarakat.
Evaluasi Kebijakan Disabilitas di Qatar dan Slovakia
Meskipun Qatar telah mengesahkan undang-undang disabilitas baru pada tahun 2025, PBB menilai regulasi tersebut masih berorientasi pada pendekatan medis ketimbang pendekatan hak asasi manusia. PBB juga menyoroti belum adanya strategi penanggulangan bencana dan tanggap darurat yang ramah serta inklusif bagi Teman Disabilitas di Qatar, terutama di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Di Slovakia, PBB menyoroti risiko munculnya kembali pola pengasuhan terisolasi serta tingginya ketimpangan akses bantuan pribadi antarwilayah. PBB meminta Slovakia mempercepat penyediaan tempat tinggal yang aksesibel dan menjamin hak Teman Disabilitas untuk mengelola keuangan pribadi mereka secara mandiri tanpa campur tangan pihak ketiga.
Perlindungan Hak Hidup dan Pengesahan Regulasi di Sri Lanka
Sorotan tajam diberikan kepada Sri Lanka terkait rentetan insiden fatal yang menimpa Teman Disabilitas di fasilitas kediaman, termasuk tragedi kebakaran di Anguruwathota pada Juni 2026. PBB meminta Sri Lanka memuat jaminan hak untuk hidup secara tegas di dalam konstitusi negaranya, membentuk mekanisme pengawasan independen untuk mengusut kematian yang dapat dicegah, serta mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Hak Disabilitas.
Baca juga:
UNESCO Dukung Monografi Terbaru untuk Perluas Akses Kerja Penyandang Disabilitas
Publikasi temuan dari Komite CRPD PBB ini diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi mendalam bagi seluruh negara di dunia untuk terus membenahi regulasi, menghapus stigma medis, serta menjamin hak kesetaraan yang nyata bagi seluruh Teman Disabilitas. (Fania/Magang)
Sumber: OHCHR PBB
