KamiBijak.com, KabarBijak - Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Barat secara resmi menggelar Lokakarya Kepemimpinan Perempuan Penyandang Disabilitas bertajuk "Mewujudkan Aksi Iklim yang Inklusif dan Berkeadilan Gender". Acara yang didukung oleh The Asia Foundation melalui program IN-CLIMATE (Inclusive Climate Action) ini berlangsung di Hotel Orchadz, Kota Pontianak, pada Senin, 3 Agustus 2026.
Kegiatan strategis ini diikuti oleh 79 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk sembilan perwakilan pemuda disabilitas. Kehadiran peserta mencakup beragam ragam disabilitas, mulai dari tuli, daksa atau fisik, rungu, netra, hingga intelektual. Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran tokoh penting, di antaranya Ketua Umum HWDI Pusat Revita Alvi, Ketua HWDI Kalbar Linda Fardini, serta perwakilan The Asia Foundation Siti Adijatiningsih.
Sefpri Kurniadi bersama jajaran pengurus HWDI Kalbar dan narasumber berfoto bersama di tengah pembukaan Lokakarya Kepemimpinan Perempuan Penyandang Disabilitas di Hotel Orchadz, Pontianak. (Foto: Dok. RRI)
Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Sefpri Kurniadi, menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif inklusif ini. Pemerintah daerah menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kesetaraan di seluruh sektor pembangunan. Sefpri menekankan bahwa kaum penyandang disabilitas bukanlah sekadar kelompok penerima manfaat, melainkan aktor utama yang memegang peran kepemimpinan penting dalam upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
Setiap manusia diciptakan dengan potensi luar biasa yang beragam. Penyandang disabilitas bukan sekadar kelompok penerima manfaat, melainkan subjek dan aktor penting pembangunan yang memiliki peran, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan yang sangat bernilai. Suara dan kontribusi Anda sekalian sangat berarti bagi kemajuan daerah ini,
ujar Sefpri Kurniadi saat menyampaikan arahan Gubernur Kalbar.
Ketua HWDI Kalbar, Linda Fardini, menjelaskan bahwa lokakarya ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai konsep disabilitas berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip inklusivitas. Selain itu, pelatihan ini bertujuan memperjelas keterkaitan erat antara krisis iklim, isu gender, dan disabilitas, sekaligus mendorong pemangku kepentingan untuk menyediakan akomodasi yang layak serta mengintegrasikan perspektif inklusif dalam setiap kebijakan publik.
Guna memastikan gagasan ini berdampak jangka panjang, HWDI juga meluncurkan Pelatihan Sensitisasi Disabilitas Inklusif bagi para pemangku kebijakan. Langkah ini difokuskan untuk mengasah etika interaksi yang tepat serta membekali para aparatur publik agar dapat merancang program tanggap bencana dan penyelamatan lingkungan yang ramah disabilitas.
Melalui penyusunan modul Pengembangan Kapasitas Disabilitas Inklusif dalam Aksi Iklim, HWDI berharap para pemangku kebijakan mampu mengidentifikasi serta mengikis berbagai hambatan yang dialami kelompok disabilitas. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan implementasi aksi iklim di tingkat daerah berjalan secara adil, setara, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga:
Disabilitas Turun ke Jalan: Suara untuk Keadilan Iklim dan Hak Pekerjaan
Melalui perhelatan Lokakarya Kepemimpinan Perempuan Penyandang Disabilitas ini, keterlibatan aktif perempuan disabilitas dalam agenda aksi iklim diharapkan semakin menguat. Upaya kolaboratif antara HWDI dan pemerintah daerah di Pontianak menjadi bukti nyata bahwa kesetaraan gender dan hak disabilitas merupakan elemen kunci dalam menghadapi krisis lingkungan global. (Fania/Magang)
Sumber: RRI.co.id
