KamiBijak.com, Berita - Sekitar 50 penyandang disabilitas fisik maupun psikis ikut serta dalam aksi unjuk rasa pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dengan membawa aspirasi yang beragam, mereka tampil menonjol di tengah ribuan massa buruh yang berdemonstrasi serentak di 38 provinsi.
Salah satu orator, Ani Jueriyah (65 tahun), pengguna kursi roda asal Kalimantan Timur, menyuarakan tuntutan agar tanah kelahirannya kembali menjadi bumi yang subur. Ia meminta pemerintah segera menutup lubang-lubang tambang yang ditinggalkan, demi masa depan generasi mendatang. “Tidak mungkin kita mewariskan bumi yang penuh lubang untuk anak cucu,” tegasnya.
Ani juga menyoroti distribusi dana karbon di Kalimantan Timur. Menurutnya, penyandang disabilitas tidak pernah tercantum dalam dokumen resmi seperti BSP (Benefit Sharing Plan) maupun IPP (Indigenous Peoples Plan). Padahal, mereka juga menjadi korban langsung dari kerusakan lingkungan dan krisis iklim.
Dari sisi ketenagakerjaan, Edi Saputra dari Yayasan Disabilitas Indonesia Satu mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah mengatur kuota kerja 2 persen bagi penyandang disabilitas di pemerintahan maupun BUMN. Namun, kenyataannya aturan itu jarang diterapkan. Ia menilai masih ada diskriminasi dalam perekrutan, baik dari segi usia maupun pendidikan. “Sering kali jargon seperti ‘tanpa batas’ hanya menjadi slogan, sementara kenyataannya penuh pembatasan,” ujarnya.
Sementara itu, Yeni Rosa Damayanti, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat sekaligus anggota Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki), menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian dari rangkaian Climate Justice Summit (CJS) yang berlangsung pada 26–28 Agustus 2025. Menurutnya, kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, nelayan, kaum miskin kota, masyarakat adat, buruh, pekerja migran, hingga lansia, merupakan pihak yang paling terdampak perubahan iklim.
Menariknya, dalam aksi di Jakarta, barisan penyandang disabilitas justru berada di lini depan setelah mobil komando. Mereka menggunakan motor roda tiga dan kursi roda, dengan alasan agar tidak tertinggal sekaligus meredam potensi anarkisme. “Bagaimana mau memanjat pagar atau merusak fasilitas, membawa diri saja sudah susah,” kata Ani sambil tersenyum.
Aksi mereka tersebar di tiga titik utama: Patung Kuda, Monas, dan Gedung DPR/MPR, dengan jumlah terbanyak berkumpul di Patung Kuda. Keberadaan mereka tidak hanya memberi warna berbeda pada demo buruh kali ini, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya inklusivitas dalam perjuangan sosial dan lingkungan.
Demo buruh 28 Agustus 2025 menjadi momentum penyandang disabilitas untuk menunjukkan bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal akses pekerjaan, tetapi juga soal hak hidup di lingkungan yang adil dan berkelanjutan. (Restu)
Sumber: Antara News
