Kamibijak.com, Disabilitas - Menjadi nelayan bukan pekerjaan yang mudah. Bagi penyandang disabilitas, tantangan tersebut bisa berkali-kali lipat lebih berat. Selain harus menghadapi cuaca ekstrem dan risiko kecelakaan di laut, mereka juga masih berhadapan dengan minimnya perlindungan, fasilitas, hingga akses terhadap bantuan pemerintah.
Salah satu nelayan disabilitas di pesisir Jakarta adalah Andi (41), yang akrab disapa Gembong. Selama hampir 21 tahun, ia tetap melaut menggunakan satu kaki setelah mengalami kecelakaan di perairan Marunda, Jakarta Utara.
Perlindungan Hukum Belum Sepenuhnya Terwujud
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menjelaskan bahwa sebenarnya perlindungan bagi nelayan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
Aturan tersebut mencakup hak nelayan untuk memperoleh perlindungan, termasuk jaminan asuransi kerja apabila mengalami kecelakaan saat melaut.
Namun, menurut Susan, implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah proses pendataan nelayan melalui Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dinilai belum mampu menjangkau seluruh nelayan aktif.
Selain itu, penggusuran kawasan pesisir di sejumlah wilayah perkotaan menyebabkan banyak nelayan kehilangan status administrasi sebagai nelayan. Kondisi tersebut membuat mereka semakin sulit memperoleh berbagai program perlindungan pemerintah.
Aktivitas Melaut Belum Ramah Disabilitas
Susan menilai aktivitas melaut merupakan pekerjaan dengan tingkat kesulitan tinggi, terlebih bagi penyandang disabilitas. Mereka harus menghadapi ombak, angin kencang, hingga proses bersandar yang masih minim fasilitas aksesibel.
Di sejumlah kawasan pesisir Jakarta, area sandar perahu dinilai belum mendukung kebutuhan nelayan disabilitas. Keberadaan tanggul yang tinggi serta akses antarkapal yang kurang memadai menjadi hambatan tersendiri.
Tantangan juga muncul dari penggunaan perahu tradisional yang masih memakai mesin engkol. Mesin jenis ini membutuhkan tenaga besar saat dinyalakan sehingga menyulitkan nelayan yang memiliki keterbatasan fisik.
KIARA menilai pemerintah perlu menghadirkan bantuan berupa perahu dan alat tangkap yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat bekerja dengan lebih aman.
Baca Juga :
Keselamatan Terancam Krisis Iklim
Persoalan keselamatan juga menjadi perhatian. Masih ada nelayan disabilitas yang menggunakan perahu dalam kondisi bocor karena keterbatasan ekonomi.
Akibatnya, mereka harus terus menguras air yang masuk ke dalam perahu saat berada di tengah laut. Situasi tersebut meningkatkan risiko kecelakaan hingga kehilangan nyawa.
Di sisi lain, perubahan iklim membuat kondisi cuaca semakin sulit diprediksi. Tanda-tanda alam yang dahulu menjadi acuan nelayan kini tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya. Bahkan, prakiraan cuaca sering kali berbeda dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Ketika cuaca buruk datang, keterbatasan kondisi kapal, alat tangkap, dan bahan bakar membuat nelayan berada dalam posisi yang sangat rentan.
Modal dan Bahan Bakar Jadi Persoalan
Kesulitan memperoleh modal usaha juga masih menjadi masalah utama. Tidak sedikit nelayan yang akhirnya meminjam dana kepada rentenir atau bank keliling dengan bunga tinggi untuk memperbaiki kapal maupun membeli perlengkapan melaut.
Selain itu, akses memperoleh bahan bakar bersubsidi dinilai belum mudah karena prosedur administrasi yang cukup rumit. Akibatnya, banyak nelayan membeli solar dengan harga lebih mahal di tingkat pengecer.
Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan melaut dengan persediaan bahan bakar terbatas. Jika terjadi badai dan bahan bakar habis di tengah laut, risiko keselamatan menjadi sangat besar.
Perbaikan Pendataan Jadi Kunci
KIARA mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi nelayan, terutama penyandang disabilitas, melalui jaminan asuransi, penyediaan fasilitas yang lebih layak, kemudahan akses bahan bakar, serta bantuan permodalan.
Selain itu, pembaruan data nelayan dinilai menjadi langkah penting agar kebutuhan mereka dapat masuk dalam perencanaan anggaran pemerintah.
Menurut Susan Herawati, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan. Tanpa pendataan yang baik, kebutuhan nelayan, termasuk penyandang disabilitas, berisiko terus terabaikan dalam berbagai program pembangunan sektor perikanan. (Restu)
Sumber: Kompas
