KamiBijak.com, Berita - Pemerintah diketahui bakal mengeluarkan kebijakan dan imbauan dalam rangka melakukan upaya penghematan energi di tengah masalah pasokan dan naiknya harga minyak dunia yang bakal berimplikasi pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB).
Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah untuk membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.
Amure tetap mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan khususnya di bidang pendidikan harus melalui kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.
“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” ujar Amure di Jakarta, Minggu (29/3).
Menurutnya, upaya yang dilakukan untuk penghematan energi tetap penting dilakukan, namun tidak boleh lantas mengorbankan kualitas pendidikan. Justru di tengah situasi seperti ini, pemerintah harus memastikan efisiensi dan penguatan sistem pendidikan agar tetap berjalan secara optimal.
“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” tegasnya.
Amure juga menekankan bahwa pendidikan tidak melulu soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan apapun yang akan diambil harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.
Ia juga kembali menegaskan tentang pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan, yang selama ini telah terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.
Lebih lanjut, Amure terus mendorong pemerintah untuk tetap mencari skema penghematan energi di sektor lain yang diharapkan tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Ia menilai, efisiensi bisa tetap dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.
“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” tambahnya.
Amure juga mengingatkan akan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan khususnya di bidang pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi, agar keputusan yang nantinya akan diambil benar-benar komprehensif dan berkelanjutan.
“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” tutupnya. (Irene)
Sumber: merahputih.com
