KamiBijak.com, Berita - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai rencana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) oleh pemerintah tidak akan menghambat kinerja ekonomi nasional, bahkan dinilai berpotensi menciptakan efisiensi dalam penggunaan energi.
Purbaya menyampaikan bahwa dari sudut pandang fiskal maupun aktivitas ekonomi secara keseluruhan, kebijakan WFH tidak akan memberikan dampak berarti terhadap produktivitas nasional selama pelaksanaannya dilakukan secara terarah.
"Nggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujar Purbaya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 27 Maret 2026.
Ia menuturkan bahwa sektor-sektor penting seperti manufaktur serta layanan publik tetap akan beroperasi sebagaimana mestinya, mengingat tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.
Menekan konsumsi BBM
Selain itu, kebijakan WFH juga diperkirakan mampu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) karena berkurangnya mobilitas masyarakat, walaupun tingkat penghematannya masih dipengaruhi oleh perubahan harga minyak.
"Kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan. Jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu," jelas Purbaya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kebijakan WFH masih terus berlangsung di internal pemerintah dan berada di bawah pengawasan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemerintah masih menggelar serangkaian rapat lanjutan guna mematangkan konsep penerapan kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi.
"Pak Presiden monitor langsung gitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuhnya.
Kebijakan WFH yang tengah disiapkan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mencari keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlangsungan produktivitas ekonomi. Dengan pendekatan yang selektif serta mempertimbangkan karakteristik tiap sektor, langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat tanpa mengganggu aktivitas utama yang membutuhkan kehadiran fisik. Selain itu, pengawasan langsung dari pimpinan negara dan koordinasi lintas kementerian menjadi indikasi bahwa kebijakan ini tidak diambil secara terburu-buru, melainkan melalui pertimbangan matang agar implementasinya tetap efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun perekonomian secara keseluruhan.(Athar/Magang)
Sumber: Metro TV
