KamiBijak.com, Berita – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus didorong untuk meratakan aksesibilitas disabilitas pada layanan fasilitas umum di ibu kota. Langkah ini dinilai krusial untuk mewujudkan layanan transportasi disabilitas Jakarta yang ramah dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Meskipun moda transportasi publik saat ini makin terintegrasi secara fisik, persoalan konektivitas awal dan akhir perjalanan (first mile dan last mile) masih menjadi kendala utama di lapangan. Belum meratanya fasilitas pengumpan (feeder) dan jalur pejalan kaki yang ramah difabel berakar dari kebijakan tata kota masa lalu yang lebih memihak pada kendaraan pribadi.
Baca juga:
Bajaj Maxride Dorong Transportasi Inklusif di Semarang, Lebih dari Sekadar Angkutan
Pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai bahwa biaya untuk mengakses simpul transportasi utama sering kali menjadi beban tersendiri bagi masyarakat.
Moda transportasi makin terintegrasi secara fisik. Tapi belum menuntaskan first mile dan last mile. Justru biaya first mile dan last mile kadang lebih besar dibandingkan biaya transportasi umumnya. Apa lagi kalau mereka harus menggunakan ojol dan jarak yang jauh dengan simpul transportasi publiknya,
ujar Yayat di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, kondisi infrastruktur kota saat ini masih belum sepenuhnya mendukung budaya berjalan kaki bagi semua warga.
Unsur utama adalah budaya dan diperparah dengan kondisi struktur layanan kota yang tidak berpihak membangun budaya berjalan kaki. Semua berpihak pada kendaraan pribadi, karena di sisi industri dan kepentingan ekonomi lebih menguntungkan di mata pemerintah,
tegas Yayat.
Ia juga menambahkan bahwa pergeseran cara pandang warga untuk mulai memanfaatkan transportasi umum saat ini tidak sepenuhnya didorong oleh ketersediaan fasilitas yang memadai, melainkan akibat tekanan ekonomi dan krisis lingkungan.
Sekarang ketika bahan bakar makin mahal dan polusi meningkat, baru ada kesadaran tentang pentingnya budaya berjalan kaki,
ungkapnya.
Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi asas transportasi inklusif secara menyeluruh. Pemerataan aksesibilitas disabilitas dari hulu ke hilir sangat diperlukan agar seluruh warga dapat bermobilitas secara aman, nyaman, dan setara. (Fania/Magang)
Sumber: MetroTV News
