KamiBijak.com, Berita - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, membuka suara terkait himbauan agar pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang kini dibanderol Rp 16.250 per liter.
Ia menilai, lonjakan harga tersebut bisa berpotensi memicu perpindahan pengguna ke BBM subsidi seperti Pertalite.
Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata.
ucap Meitri.
Politikus PKS itu menilai, selisih harga yang kini semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite bisa mengubah perilaku konsumen, terutama masyarakat kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM non-subsidi.
Baca juga:
Pertamina Blak-blakan Soal Alasan Dibalik Kenaikan Harga BBM Pertamax
“Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp 6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Memastikan Ketersediaan BBM Subsidi
Menurut Meitri, jika perpindahan pengguna ini terjadi dalam jumlah besar, pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap aman agar masyarakat yang berhak memakainya tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan bakar.
Ia juga meminta pemerintah untuk memetakan dampak kenaikan harga tersebut terhadap konsumsi BBM nasional, termasuk untuk menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi energi.
Ilustrasi perbedaan harga BBM subsidi dan non-subsidi. (foto: Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Selain itu, Meitri juga mendorong BPH Migas memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penimbunan yang kedepannya dapat memperburuk situasi apabila permintaan meningkat.
Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya,
tegasnya.
Meitri mengatakan, pemerintah perlu memiliki langkah mitigasi yang jelas di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. Termasuk dalam hal tata kelola energi nasional, menurut dia, harus dijalankan secara lebih responsif dan terukur.
“Kami berharap pemerintah dapat segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. Kenaikan harga Pertamax tidak boleh sampai berujung pada kelangkaan BBM subsidi,” pungkasnya. (Irene)
Sumber: cnbcindonesia.com
