KamiBijak.com, Berita - Upaya penanggulangan bencana (PB) di Indonesia kini semakin inklusif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa kelompok disabilitas bukan lagi sekadar objek yang harus diselamatkan, melainkan juga subjek penting dalam setiap tahapan pengelolaan bencana.
Langkah ini dipertegas lewat pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) yang hingga saat ini sudah hadir di lima provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Menariknya, seluruh anggota unit ini berasal langsung dari komunitas disabilitas.
Menurut Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, kehadiran ULD PB memungkinkan para difabel berperan lebih aktif. Mereka terlibat dalam perencanaan strategi, pelaksanaan di lapangan, evaluasi program, hingga memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas lain.
“ULD PB harus menjadi gerakan membangun ketangguhan untuk ragam disabilitas agar lebih bermakna,” ujar Pangarso dalam diskusi Nothing Without Us: Ada Ruang untuk Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana di Mojokerto, Kamis (2/10/2025).
Diskusi tersebut turut menghadirkan berbagai pemangku kebijakan, termasuk perwakilan Bappenas dan pejabat BNPB. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 yang mengusung tema “Bencana Tidak Bisa Menunggu, Kesiapsiagaan Menjadi yang Utama.”
(Foto : Dok.Times Indonesia)
Program ini juga mendapat sokongan penuh dari Siap Siaga, sebuah kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam pengelolaan risiko bencana. Melalui dukungan tersebut, kapasitas nasional dalam pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bencana diharapkan semakin kuat.
Pemimpin Tim Siap Siaga, Lucy Dickinson, menekankan bahwa keterlibatan langsung kelompok disabilitas bukan sekadar formalitas. “Mereka ikut menyusun rencana evakuasi, memberi masukan ke pemerintah daerah, dan melatih masyarakat. Inilah bentuk PB yang benar-benar inklusif,” jelasnya.
Tak hanya itu, forum ini juga menjadi ruang bagi ULD PB untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya datang dari Siti Nugrahaningrum, perwakilan ULD PB NTB yang juga penyandang tunanetra. Ia mengusulkan agar BNPB membangun aplikasi khusus pendataan penyandang disabilitas di tiap daerah.
“Dengan begitu, saat bencana terjadi, kita sudah tahu di mana titik-titik difabel berada, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana persiapannya,” ungkap Siti.
Langkah inovatif ini menandai babak baru penanggulangan bencana di Indonesia yang semakin humanis dan setara. Disabilitas kini bukan hanya penerima bantuan, tetapi juga motor penggerak dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana. (Restu)
Sumber: Detik
