KamiBijak.com, Berita – Panitia Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) terus mematangkan proses penjaringan calon pimpinan baru untuk periode 2026-2031. Setelah membuka ruang partisipasi publik, Panitia Seleksi kini fokus menelaah berbagai masukan masyarakat serta mempersiapkan tahapan uji publik bagi para kandidat yang lolos seleksi administratif dan rekam jejak.
Proses seleksi ketat ini dilakukan guna memastikan komisioner yang terpilih nantinya memiliki integritas tinggi serta kapabilitas yang mumpuni dalam mengawal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.
Penelaahan Masukan Masyarakat dan Evaluasi 20 Kandidat
Sepanjang rentang tanggal 26 hingga 28 Oktober 2026, Panitia Seleksi KND secara intensif membahas berbagai tanggapan dan masukan yang dikirimkan masyarakat melalui situs resmi seleksi. Tanggapan publik tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, mulai dari dukungan positif, catatan yang perlu mendapat perhatian khusus, hingga masukan bernada negatif.
Dari total 69 pendaftar yang mengikuti seleksi, terdapat catatan evaluasi penting yang menjadi bahan pertimbangan mendalam bagi tim Panitia Seleksi.
Berikut adalah fokus evaluasi tahapan seleksi KND:
- Kategori Masukan Publik: Tanggapan masyarakat dikelompokkan menjadi kategori positif, catatan perhatian, dan masukan negatif untuk menguji rekam jejak.
- Evaluasi 20 Kandidat: Sebanyak 20 kandidat tercatat menerima masukan negatif yang dikaji secara cermat oleh Panitia Seleksi guna menentukan kelayakan mereka ke tahap berikutnya.
- Aspek Integritas: Reputasi, rekam jejak kepedulian sosial, dan integritas moral menjadi landasan utama dalam penyaringan calon anggota.
Anggota Panitia Seleksi KND, Bahrul Fuad, menjelaskan bahwa pencermatan terhadap masukan publik merupakan bentuk komitmen transparansi dalam menjaring pengurus lembaga negara yang bersih dan berdedikasi.
Dari masukan-masukan itu ternyata kita menemukan ada 20 kandidat yang mendapatkan masukan negatif menjadi pertimbangan Panitia Seleksi. Apakah, 20 kandidat itu layak maju ke tahap berikutnya atau tidak,
ujar Bahrul Fuad dalam rapat di Jakarta.
Persiapan Uji Publik Hibrida di Perpustakaan Nasional
Setelah merampungkan penelaahan rekam jejak, Panitia Seleksi langsung mengagendakan tahap uji publik yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 3 November 2026 mendatang di Perpustakaan Nasional, Jakarta. Persiapan teknis saat ini terus dikebut, mulai dari peninjauan lokasi, penyusunan jadwal presentasi, hingga koordinasi dengan para panelis serta moderator.
Agar partisipasi masyarakat semakin luas, kegiatan ini dirancang secara hibrida sehingga para aktivis maupun pemerhati isu inklusivitas dapat memantau jalannya acara baik secara langsung maupun melalui jaringan daring.
Berikut adalah format pelaksanaan uji publik kandidat KND:
- Presentasi dan Tanya Jawab: Kandidat diwajibkan memaparkan gagasan strategis serta menjawab pertanyaan kritis dari panelis maupun audiens.
- Sesi Spontan: Tersedia ruang pertanyaan spontan untuk menguji ketangkasan berpikir dan pemahaman calon terhadap isu disabilitas di lapangan.
- Peran Panitia Seleksi: Selama uji publik berlangsung, anggota Panitia Seleksi bertugas mengawasi jalannya acara secara objektif tanpa ikut melontarkan pertanyaan kepada kandidat.
Bahrul Fuad turut mengundang seluruh elemen masyarakat, khususnya para pegiat isu disabilitas, untuk berpartisipasi aktif mengawal jalannya proses uji publik tersebut.
Kami berharap para pemerhati disabilitas dan aktivis inklusi disabilitas dapat hadir dalam uji publik. Semoga lancar,
ungkap Bahrul.
Tahapan Lanjutan dan Tes Psikologi
Rangkaian seleksi anggota KND periode 2026–2031 tidak berhenti pada uji publik saja. Seleksi akan berlanjut ke tahap tes psikologi yang saat ini sedang dipersiapkan secara matang bekerja sama dengan tim psikolog profesional.
Baca juga:
Perkuat Kebijakan Haji Inklusif 2027, Kemenhaj Terima Audiensi Komisi Nasional Disabilitas
Melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel ini, diharapkan terpilih sosok-sosok pimpinan KND yang benar-benar siap memperjuangkan kesetaraan serta perlindungan hak penyandang disabilitas di seluruh penjuru tanah air. (Fania/Magang)
Sumber: RRI
