Kamibijak.com, Disabilitas - Perempuan penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka berada dalam posisi lebih rentan dibanding kelompok lainnya. Selain mengalami hambatan akibat disabilitas, mereka juga harus menghadapi diskriminasi berbasis gender yang berdampak pada akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga perlindungan hukum.
Berbagai kalangan pemerhati hak disabilitas menilai perempuan disabilitas mengalami kerentanan berlapis. Kondisi tersebut muncul karena adanya tumpang tindih antara stigma terhadap perempuan dan penyandang disabilitas. Akibatnya, mereka lebih berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, kemiskinan, hingga keterbatasan dalam memperoleh layanan publik yang ramah disabilitas.
Baca Juga :
https://kamibijak.merahputih.com/v/mpr-ri-desak-perlindungan-bagi-perempuan-disabilitas
Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak perempuan disabilitas yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas maupun kesempatan kerja yang layak. Hambatan fisik, minimnya fasilitas aksesibilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai inklusi membuat peluang mereka untuk mandiri secara ekonomi menjadi lebih kecil.
Persoalan juga terlihat dalam perlindungan terhadap korban kekerasan. Tidak sedikit perempuan disabilitas yang mengalami kesulitan saat melaporkan kasus karena keterbatasan akses komunikasi, kurangnya pendamping yang memahami kebutuhan mereka, serta belum meratanya layanan yang inklusif. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak tertangani secara optimal.
Para pegiat hak disabilitas menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan disabilitas tidak cukup hanya melalui regulasi. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan setiap layanan publik benar-benar dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas, termasuk penyediaan juru bahasa isyarat, informasi dalam format yang mudah dipahami, serta fasilitas yang ramah bagi berbagai ragam disabilitas.
Penyandang Disabilitas bersiap melakukan penyelaman dalam air yang diselenggarakan oleh Komunitas Penyelam Profesional Perempuan Indonesia (KP3I) di Jakarta. Sumber Foto : Rakyat Merdeka.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi kerentanan. Pelatihan keterampilan, akses terhadap dunia kerja yang inklusif, hingga dukungan kewirausahaan dinilai mampu meningkatkan kemandirian perempuan disabilitas sekaligus mengurangi risiko diskriminasi.
Organisasi penyandang disabilitas juga mendorong agar perempuan disabilitas dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan. Kehadiran mereka dalam pengambilan keputusan dinilai penting agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan dan tidak hanya bersifat formalitas.
Baca Juga :
Peningkatan edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci dalam menghapus stigma. Lingkungan yang lebih inklusif akan membuka kesempatan yang sama bagi perempuan disabilitas untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, hingga politik.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan masyarakat luas, diharapkan perempuan disabilitas dapat memperoleh hak yang setara, perlindungan yang memadai, serta kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun. (Restu)
Sumber: Tempo
