KamiBijak.com, Berita - Perubahan iklim saat ini semakin nyata terlihat melalui terjadinya berbagai bencana, mulai dari kenaikan muka air laut, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.
Dampak yang terjadi paling berat dirasakan oleh masyarakat adat, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, serta golongan kelompok rentan lainnya. Kondisi ini juga memperlihatkan adanya ketidakadilan iklim, ketika kelompok yang berkontribusi terhadap emisi karbon lebih kecil namun justru menghadapi dampak yang besar.
Perubahan iklim dan keanekaragaman hayati jelas memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Keanekaragaman hayati diketahui berperan sebagai penyerap karbon alami yang dapat membantu mengurangi emisi di atmosfer. Namun, adanya perubahan iklim juga dapat mempercepat kerusakan hingga kepunahan terhadap beberapa jenis keanekaragaman hayati. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat juga turut terancam.
Persoalan ini akhirnya menjadi perhatian Yayasan KEHATI bersama peneliti Institut Teknologi Bandung, BRIN, dan Pusat Analisis Sosial AKATIGA melalui sebuah policy brief yang berjudul "Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat: Telaah Kritis dan Rekomendasi atas Fokus Kebijakan Iklim di Indonesia", seiring dengan momentum penyusunan RUU Perubahan Iklim yang diinisiasi oleh DPR RI.
Baca juga:
Tips Menjaga Tubuh Tetap Fit saat Musim Kemarau dengan Cuaca Panas Ekstrem
Empat Kesenjangan Kebijakan dalam Policy Brief
Dalam kajiannya, policy brief sendiri mengidentifikasi setidaknya empat kesenjangan kebijakan. Pertama, perihal masih terjadinya fragmentasi tata kelola perubahan iklim karena perhatian terhadap isu ini dinilai belum merata di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kedua, kebijakan nasional yang berlaku juga dinilai masih lebih berfokus pada mitigasi, sementara kebutuhan adaptasi masyarakat rentan, wilayah pesisir, bahkan pertanian lahan kering masih belum mendapat perhatian serta pendanaan yang sepadan.
Ketiga, perlunya penguatan aspek keadilan sosial dan keanekaragaman hayati mengingat kelompok yang menghasilkan emisi lebih sedikit justru malah sering menerima dampak yang paling besar. Keempat, kebijakan perubahan iklim ini perlu diselaraskan dengan kebijakan pembangunan supaya program pembangunan tidak memperbesar emisi dan kerusakan lingkungan.
Rekomendasi bagi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang telah disebutkan, Yayasan KEHATI menyampaikan ada tujuh rekomendasi bagi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Rekomendasi tersebut mencakup poin penerapan pembangunan berkelanjutan secara konsisten, adanya integrasi antara pengelolaan perubahan iklim dengan konservasi keanekaragaman hayati, serta transisi energi yang lebih ambisius dan berkeadilan, dan pengembangan insentif ekonomi hijau.
Selain itu, KEHATI juga mendorong terlaksananya penguatan pangan lokal, pembangunan sistem kesehatan masyarakat yang tanggung terhadap perubahan iklim, serta membangun tata kelola yang lebih kuat dan kolaboratif selama menghadapi krisis iklim.
Direktur Program Yayasan KEHATI Rony Megawanto menjelaskan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim tersebut perlu menjaga keseimbangan antara upaya mitigasi dan adaptasi. Menurutnya, strategi adaptasi yang berjalan selama ini masih banyak diarhkan untuk mengurangi risiko perubahan iklim saja, padahal lebih luas lagi terdapat peluang lain yang bisa dikembangkan melalui pendekatan climate opportunities.
Baca juga:
Perubahan Cuaca Ekstrem, Dampak dari Kenaikan Temperatur Muka Bumi yang makin Cepat
Dengan kebijakan yang dibuat lebih terintegrasi, berkeadilan, dan jauh lebih memperhatikan kekayaan alam serta kelompok rentan, upaya untuk menghadapi perubahan iklim diharapkan tidak hanya akan mengurangi risiko, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mau membangun kehidupan yang lebih tangguh di tengah terjadinya perubahan lingkungan.
(Irene)
Sumber: rri.co.id
