KamiBijak.com, Berita – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang warga negara Armenia akan menjabat dalam badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas memantau bagaimana negara-negara di dunia menegakkan hak-hak penyandang disabilitas. Mushegh Hovsepyan, seorang advokat hak asasi manusia sekaligus pakar kebijakan, telah resmi terpilih untuk menjadi anggota Komite PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) untuk masa jabatan periode 2027 hingga 2030.
Mulai tahun 2027 mendatang, Hovsepyan bersama anggota komite lainnya bertugas meninjau laporan dari negara anggota, organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM nasional, hingga organisasi internasional. Mereka akan bertemu dengan perwakilan masyarakat sipil untuk memahami hambatan di lapangan, menanyai perwakilan pemerintah, lalu menyusun rekomendasi resmi sebelum laporan berikutnya diserahkan. Komite ini juga menyusun komentar umum terkait isu-isu mendesak, seperti penanganan kekerasan terhadap penyandang disabilitas.
Penyelenggaraan pendidikan inklusif, misalnya. Di Armenia, apa sebenarnya arti dari hal itu? Apakah berarti ruang khusus tempat anak-anak diisolasi, atau kita benar-benar bicara tentang inklusi? Ada banyak rincian seperti ini yang memerlukan pemahaman cermat. Dan itu baru satu bagian dari kerja komite,
ujar Mushegh Hovsepyan.
Selain meninjau laporan berkala, komite PBB juga bertindak sebagai badan kuasi-yudisial yang berwenang memeriksa pengaduan dari individu atau kelompok berdasarkan Protokol Opsional konvensi, yang telah diratifikasi oleh Armenia pada tahun 2022. Meski demikian, Hovsepyan menegaskan adanya aturan etika ketat di mana anggota komite dilarang berpartisipasi dalam diskusi atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan negara asal mereka guna menghindari konflik kepentingan.
Baca juga:
PBB Rilis Temuan Evaluasi Hak Teman Disabilitas di Lima Negara
Kehadiran Komite PBB sangat krusial untuk menafsirkan pasal-pasal konvensi serta mendesak negara mengubah praktik diskriminatif. Di beberapa negara, orang dengan albinisme masih menjadi korban pembunuhan karena kepercayaan tradisional, sementara di wilayah lain, anak disabilitas terlambat mendapatkan akta kelahiran karena dianggap tidak akan bertahan hidup. Komite juga menyoroti penggunaan bahasa atau istilah pemerintah yang berpotensi melanggengkan stigma.
Tujuan komite ini bukan untuk menunjukkan seberapa sempurna masyarakat yang kita miliki. Tujuannya adalah untuk mengakui bahwa satu kebijakan telah berhasil, kebijakan lain memiliki kekurangan, dan yang lain gagal karena alasan tertentu, lalu meminta dukungan serta panduan untuk memperbaikinya,
tegas Hovsepyan.
Hovsepyan menilai dunia saat ini sedang mengalami kemunduran dalam hak-hak disabilitas akibat dampak konflik dan perubahan iklim. Terpilihnya Hovsepyan memberikan visibilitas lebih besar bagi Armenia dalam diskusi hak disabilitas tingkat internasional, di mana ia akan bertugas secara independen dan bukan sebagai perwakilan pemerintah. (Fania/Magang)
Sumber: Armenian Weekly
