Berita

DPR RI Bahas Penonaktifan BPJS PBI, Soroti Integrasi Data Jaminan Kesehatan

DPR RI gelar rapat konsultasi dengan pemerintah bahas polemik penonaktifan BPJS PBI dan perlunya integrasi data jaminan kesehatan.

KamiBijak.com, Berita - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah menyusul polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), Senin (9/2/2026). 

 

Rapat ini dihadiri pimpinan DPR RI serta pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI. Sejumlah pejabat negara turut hadir, mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, pimpinan Badan Pusat Statistik, hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan.

 

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan respons DPR terhadap kebutuhan pembenahan tata kelola dan integrasi data dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dasco juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir sebelum meminta persetujuan terkait sifat rapat. Sesuai aturan tata tertib DPR, rapat pada prinsipnya bersifat terbuka kecuali ditetapkan lain.

 

Agenda utama rapat konsultasi difokuskan pada pembahasan ekosistem data jaminan kesehatan yang terintegrasi. Dasco menegaskan bahwa pelaksanaan rapat ini memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk ketentuan bahwa rapat konsultasi dipimpin oleh pimpinan DPR serta adanya kewenangan koordinasi lintas komisi. Menurutnya, konsolidasi antar-lembaga menjadi krusial seiring munculnya reaksi publik terhadap penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBI.

 

Dalam penjelasannya, Dasco menekankan bahwa PBI merupakan instrumen perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa biaya. Namun, program ini bersifat selektif dan tidak diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk meminimalkan dampak penonaktifan kepesertaan di kemudian hari.

 

DPR berharap melalui rapat konsultasi ini, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun langkah mitigasi yang lebih baik, khususnya dalam pengelolaan data, agar program BPJS Kesehatan PBI benar-benar tepat sasaran dan berjalan lebih akuntabel. (Keisha/MG)

 

Sumber : TVOneNews