Banyuwangi Siap Jadi Kabupaten Inklusif! Pemkab Janjikan Aturan Khusus Lindungi Hak Disabilitas

KamiBijak.com, Berita - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menegaskan keseriusannya dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Meski infrastruktur ramah disabilitas sudah banyak dibangun, Pemkab tetap menggelar Rembuk Disabilitas untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.

Forum yang digelar di pendopo Dinas Pariwisata ini dihadiri puluhan penyandang disabilitas dan berbagai organisasi. Semua masukan yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah ke depan.

Bibit, perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, menyampaikan masih banyak tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di Banyuwangi. Ia menyoroti tiga hal penting: transportasi publik ramah disabilitas, penyediaan alat bantu, dan pelibatan kelompok disabilitas dalam kampanye kesehatan.

“Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, termasuk OPD, dalam kegiatan untuk disabilitas,” kata Bibit yang berprofesi sebagai guru.

Bupati Ipuk menggelar rembuk disabilitas 2025. (Foto : Dok Berita Jatim)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa rembuk ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab mewujudkan Kabupaten Inklusif. Meskipun anggaran terbatas, Ipuk menegaskan berbagai kebijakan akan terus diarahkan agar berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

“Kami berkomitmen agar fasilitas di Banyuwangi bisa melayani semua teman-teman disabilitas. Intinya kita perlu kolaborasi dan saling mengingatkan,” ujarnya.

Ipuk juga mengungkapkan rencana Pemkab untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Bahkan, bila memungkinkan, aturan tersebut akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Terima kasih atas saran-sarannya dari teman disabilitas. Semoga Banyuwangi menjadi kota yang ramah untuk segala kelompok,” tambah Ipuk.

Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, atau yang akrab disapa Yayan, memaparkan bahwa rembuk ini membahas lima isu utama: kesehatan, pekerjaan, sosial, pemberdayaan, dan bidang lain yang berkaitan dengan disabilitas.

“Teman-teman membahas persoalan, fakta, dan harapan di setiap bidang tersebut. InsyaAllah akan kami akomodir satu per satu,” ujar Yayan.

Hasil rembuk ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah daerah. Dengan langkah ini, Banyuwangi diharapkan segera menjadi kabupaten yang benar-benar ramah disabilitas, bukan hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. (Restu)

Sumber: Detik